JavaScript isn't enabled in your browser, so this file can't be opened. Enable and reload.
DHC 2019 (OS) | Evaluasi Pembelajaran 3 D3KUHP
Silahkan Pilih Kelas dan Mengisi Identitas sebelum Menjawab Pertanyaan
* Indicates required question
Email
*
Your email
Kelas
*
Pilih Kelas sesuai Keadaan yang Sebenarnya
Delik-delik di dalam KUHP (01) - Rabu Malam (20:30-22:00)
Delik-delik di dalam KUHP (02) - Sabtu Siang (13:30-15:00)
Delik-delik di dalam KUHP (03) - Sabtu Petang (15:00-16:30)
Tindak Pidana Pencucian Uang (2021 OS) - Selasa Pagi (10:15-11:55)
Delik-delik di Luar KUHP (2021 OS) - Selasa Malam (19:00-20:30)
Filsafat Hukum (2021 OS) - Kamis Malam (19:00-20:30)
Delik-delik di Luar KUHP (2023 OS) - Kelas A - Senin Pagi (10:00-11:40)
Delik-delik di Luar KUHP (2023 OS) - Kelas C - Sabtu Pagi (09:30-11:00)
Delik-delik di Luar KUHP (2024 OS) - Kelas C - Jum'at Malam (19:00-20:30 WIB)
Tindak Pidana Khusus (2024 OS) - Kelas B - Jum'at Malam (20:30-22:00 WIB)
Delik-delik di Luar KUHP (2024 OS) - Kelas C - Sabtu Pagi (09:30-11:00 WIB)
Nama dan Nomor Urut Absen
*
Contoh Penulisan Nama dan Nomor Urut Absen: DoeHand (28)
Your answer
Pada umumnya, suatu perbuatan yang di-"kriminalisasi" sehingga menjadi suatu delik, disebabkan oleh, kecuali:
*
Perbuatan tersebut tidak disukai.
Perbuatan tersebut dibenci.
Perbuatan yang mendatangkan korban.
Perbuatan yang dapat mendatangkan korban dan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
Perbuatan tersebut mengenai perikatan-perikatan.
Tujuan dari suatu perbuatan dinyatakan sebagai delik adalah, kecuali:
*
Memberikan pemeliharaan terhadap kehidupan tertib hidup bermasyarakat.
Memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dari tindakan jahat, yang merugikan atau dapat merugikan atau menimbulkan ancaman bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan.
Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
Sebagai sarana memelihara atau mempertahankan integritas serta pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.
Sebagai salah satu alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.
Di bawah ini adalah lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang melakukan kriminalisasi, kecuali:
*
DPR.
Presiden.
MPR.
Gubernur.
DPRD.
Di bawah ini adalah lembaga negara pada cabang kekuasaan yudikatif yang berwenang melakukan dekriminalisasi terhadap delik yang diatur dalam undang-undang.
*
Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial.
Presiden.
MPR.
Mahkamah Konstitusi.
Send me a copy of my responses.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
Privacy
Terms
This content is neither created nor endorsed by Google.
Report Abuse
-
Terms of Service
-
Privacy Policy
Forms
